JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kaesang Pangarep telah mengambil langkah penting untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan mengurus sejumlah surat keterangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hal ini dikonfirmasi oleh Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto, pada Jumat, 23 Agustus 2024.
“Betul, Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel,” ujar Djuyamto seperti dilansir detikcom.
Permohonan tersebut diajukan oleh Kaesang pada 20 Agustus 2024. Dalam waktu yang sama, PN Jakarta Selatan langsung menerbitkan surat-surat yang dimohonkan, termasuk Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terdakwa, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, dan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang.
“Permohonan ini diajukan sebagai syarat pencalonan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah,” jelas Djuyamto.
Langkah Kaesang ini bertepatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait UU Pilkada.
Putusan MK ini memungkinkan partai atau gabungan partai politik yang menjadi peserta Pemilu untuk mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.
Putusan ini dibacakan pada sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Agustus 2024. Pada saat yang sama, Kaesang mengajukan surat permohonan ke PN Jaksel sebagai bagian dari persiapan pencalonannya.
Selain itu, pada Rabu, 21 Agustus 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan saat penetapan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
Baleg DPR juga membedakan syarat minimal bagi partai dalam mengusung calon kepala daerah, tergantung apakah partai tersebut memiliki kursi DPRD atau tidak.
Namun, pada Kamis, 22 Agustus 2024, RUU Pilkada yang direncanakan untuk dibawa ke paripurna batal disahkan karena rapat terus ditunda akibat kuorum yang tidak tercapai. HUM/GIT
