JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Konflik tanah antara keluarga Nirina Zubir dan mantan asisten rumah tangga (ART) Riri Khasmita terus memanas. Meskipun sertifikat tanah telah dikembalikan ke keluarga Nirina Zubir, Riri Khasmita tetap mengklaim bahwa sertifikat tersebut tidak sah.
Daddy Hartadi, pengacara Riri Khasmita, mengajukan gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Nirina Zubir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Daddy mengklaim bahwa sertifikat tanah yang dibatalkan oleh BPN adalah tidak sah, karena sertifikat tersebut berada di bawah hak tanggungan bank akibat kredit macet yang dimiliki Riri.
“Ini menggembirakan buat kita sesuai konstruksi dalil gugatan kita terhadap hukum administrasi atas objek sengketa yang diterbitkan kanwil BPN. Bahwa kami menyatakan ini tidak sah karena BPN tidak berwenang membatalkan sertifikat klien kami,” ujar Daddy Hartady di PTUN Jakarta, Cakung pada Kamis, 11 Juli 2024, seperti dilansir detikcom.
Riri Khasmita memiliki kredit macet di bank, sehingga bank lebih berhak atas sertifikat tanah yang kini berada di tangan keluarga Nirina Zubir.
“Bahwa status kredit yang dibatalkan oleh BPN itu status kreditnya sudah kredit macet. Sertifikat milik klien kami ini sudah dialihkan dengan hak tanggungan sehingga dengan kredit macet itu pemegang tanggungan, yaitu BCA sudah berhak menjual objek yang dijaminkan,” jelas Daddy.
Kuasa hukum Riri Khasmita menegaskan bahwa BPN melanggar perundangan dengan membatalkan sertifikat tanah milik kliennya. Menurut mereka, bank lebih berhak mengeksekusi sertifikat tanah tersebut.
Meskipun Riri Khasmita menunggak kredit hingga belasan miliar rupiah, pengacaranya menyatakan bahwa dia telah berusaha bertanggung jawab.
“Riri Khasmita punya tanggung jawab terhadap masalah kredit yang dijaminkan ke BRI. Jadi inilah rasa tanggung jawab, untuk membuktikan itu yang ia lakukan atas kehendak siapa,” tambah pengacara Riri Khasmita.
Persoalan sah atau tidaknya pembatalan sertifikat Riri Khasmita dan pengembalian sertifikat ke keluarga Nirina Zubir akan diputuskan oleh PTUN dua minggu lagi. Gugatan ini dilakukan oleh Riri untuk mendapatkan jaminan hukum atas sertifikat tanah tersebut.
“Kita berharap aduan proses hukum dengan menggugat kepala Kanwil BPN ke PTUN ini agar Riri semangatnya ada, jaminan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat hak tanah yang tidak sewenang-wenang dibatalkan oleh BPN, harusnya sesuai mekanisme hukum karena sudah dipegang pihak ketiga ranahnya di pengadilan bukan di BPN,” tegas kuasa hukum Riri Khasmita. HUM/GIT
