JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengomentari kesaksian 4 menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait bantuan sosial (bansos) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di depan Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril menilai kesaksian dari Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini itu meluruskan misinformasi dan kekeliruan persepsi mengenai bansos.
“Keempat menteri itu walaupun mereka bicara secara normatif, tetapi keterangannya cukup informatif untuk menunjukkan misinformasi dan kekeliruan persepsi mengenai bansos. Itu menguntungkan posisi KPU dan pihak terkait (Prabowo-Gibran),” kata Yusril, Jumat, 5 April 2024.
Yusril menilai keterangan para menteri tersebut menjelaskan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Dia menyoroti secara khusus keterangan Mensos Risma soal bansos tidak pernah diberikan dalam bentuk barang seperti sembako dan beras.
“Bansos disalurkan secara tunai melalui transfer bank dan kantor pos, sehingga tidak mungkin ada titipan pesan untuk memilih paslon tertentu dalam pengiriman uang tunai tersebut,” ucapnya.
Selain itu, dia menyebut Mensos Risma mengakui sendiri datang ke Komisi VIII DPR membawa pesan keputusan ratas untuk menambah jumlah dana bansos El-nino dengan cara melakukan automatic adjusment anggaran lain. Hal itu, kata dia, disetujui Komisi VIII.
“Penyaluran Bansos El Nino juga dilakukan secara tunai melalui bank pada akhir tahun 2023. Tidak ada penyaluran bansos El Nino pada awal 2024, yang ditengarai oleh kedua pemohon disalahgunakan untuk memenangkan paslon no 2,” imbuhnya.
Karena itu lah, Yusril menegaskan anggapan politisasi bansos yang disampaikan kedua pemohon tak ada bukti dan sekadar narasi.
“Politisi bansos yang disebut-sebut para pemohon tidak ada buktinya. Hanya narasi saja,” tutur dia.
Untuk diketahui, MK telah memeriksa empat menteri Jokowi yakni Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Risma. Keempatnya telah memberi kesaksian berkaitan dengan beberapa hal, termasuk bansos, dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024 di ruang sidang MK. CAK/RAZ
