JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut berinisial V. MKH menyatakan V melanggar disiplin karena bolos kerja dan melawan mutasi.
“Memutuskan, menyatakan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c, pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No 047/KMA/SK/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH.
Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting dikutip dari situs Komisi Yudisial (KY), Senin, 19 Februari 2024.
Pemberhentian dengan hormat dilakukan setelah KY dan MA melaksanakan sidang MKH kedua. Sidang MKH pertama sempat ditunda karena hakim terlapor V tidak hadir.
Sidang terhadap V merupakan usulan MA. Hakim V telah mengabdi selama 20 tahun dan seharusnya dimutasi ke PN Kalianda.
Sanksi pemberhentian tersebut dijatuhkan berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hakim V dinyatakan melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan MA dan tidak masuk dalam jangka waktu lama.
Perkara ini diawali laporan Ketua PN Bandung ES. Berdasarkan Surat Ketua MA Tahun 2020, terlapor telah dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Pemalang, tetapi terlapor mengajukan keberatan mutasi.
Namun keberatan mutasi yang disampaikan V tidak dapat diterima. Meski keberatannya ditolak, V tidak mau melakukan tugas di PN Pemalang dengan alasan menunggu hasil rapat tim mutasi dan promosi berikutnya.
V kemudian dikenai sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun pada 2021. V tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Pemalang.
Berdasarkan surat Ketua MA, V diberi sanksi disiplin berupa mutasi ke PN dengan kelas yang lebih rendah, yakni PN Kalianda. V ternyata tetap membangkang dan tak mau bertugas di PN Kalianda.
Pada 2022, tim dari PT Bandung melakukan pemeriksaan terhadap V. Dalam pemeriksaan, V dianggap arogan, tidak sopan, melawan, dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap tim pemeriksa.
V tidak mau dimutasi ke PN Pemalang dan PN Kalianda karena merasa tidak sesuai dengan harapannya untuk dimutasi ke PN Bogor. Sejak 2022, terlapor sudah tidak melakukan tugas di PN Garut dan PN kalianda.
Tim pemeriksa juga sudah mencoba mencari terlapor ke kosan terlapor di Garut sebanyak dua kali, tetapi tidak bertemu dengan terlapor. Bawas MA juga sudah memanggil V sebanyak dua kali, tetapi tidak pernah hadir dan hanya mengirim surat pada September 2022 yang isinya menyebut MA telah melakukan pelanggaran HAM dirinya.
Bawas MA juga mencoba mengirim surat pemanggilan ke alamat sesuai dengan KTP dan kos terlapor di Garut, tetapi tidak direspons sehingga terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan membela diri. Sidang MKH juga telah memanggil dua kali terlapor.
Namun terlapor tidak hadir karena suatu alasan yang patu, sehingga MKH memutus akan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terlapor. Hal-hal yang meringankan dalam putusan adalah masa kerja terlapor sudah mencapai kurang lebih 20 tahun.
Hal-hal yang memberatkan terlapor adalah pernah dijatuhi sanksi sebelumnya, tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu sejak pemeriksaan Juni 2022 sampai dengan keputusan ini diucapkan. Terlapor juga tidak menghadiri panggilan yang telah dilakukan oleh Bawas MA dan PT Bandung.
Adapun susunan MKH yang terdiri atas Hakim Agung Yakub Ginting, Hakim Agung Maria Anna Samiyati, dan Hakim Agung Yosran. Hadir mewakili KY adalah anggota KY M Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata. CAK/RAZ
