BALI, Memoindonesia.co.id – Arya Wedakarna, yang dikenal sebagai AWK, mengungkapkan bahwa ia sedang mempersiapkan langkah hukum setelah dipecat dari jabatan anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Bali oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI.
AWK bahkan berencana untuk mengajukan tuntutan terhadap seluruh anggota BK DPD RI yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini.
“Dalam waktu dekat, kami akan melibatkan tim hukum. Kami berkomitmen untuk melawan keputusan ini sampai ke tingkat yang paling tinggi,” kata AWK di Kabupaten Buleleng, Bali, pada Jumat, 2 Februari 2024.
AWK menegaskan bahwa proses hukum ini tidak akan mudah, namun ia merasa yakin dengan keputusannya. “Kami yakin bahwa kami tidak melanggar peraturan sebagai anggota DPD.
Sebagai warga Hindu Bali, kami tidak merasa bersalah karena kami menjunjung tinggi budaya Bali dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tambahnya.
AWK juga menyatakan kekecewaannya terhadap proses pemecatan tersebut, khususnya terkait dengan pihak yang membacakan keputusan tersebut. “Saya kecewa bahwa Senator Bali Mangku Pastika yang membacakan keputusan tersebut. Ini terlihat seperti upaya untuk memecah belah senator Bali,” katanya.
Sebelumnya, AWK diadukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali ke BK DPD RI atas dugaan ucapan yang dianggap meresahkan, terkait pernyataannya tentang jilbab dalam rapat dengar dengan Bea Cukai Ngurah Rai pada 29 Desember 2023 yang menjadi viral di media sosial.
BK DPD RI kemudian menggelar sidang untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh AWK. Hasilnya, AWK dinyatakan melanggar kode etik dan dipecat dari jabatannya. Keputusan ini dibacakan oleh Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika pada Jumat, 2 Februari 2024.
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan bahwa surat pemecatan AWK akan diajukan ke Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemecatan AWK akan melibatkan langkah-langkah hukum yang kompleks dan memakan waktu. CAK/RAZ
