MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Ketua Komisi A DPRD Jatim Minta ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Publisher: Redaktur 23 Januari 2024 2 Min Read
Share
Ketua Komisi A DPRD Jatim Adam Rusydi.
Ad imageAd image

SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Ketua Komisi A DPRD Jatim Adam Rusydi meminta dan berharap agar aparatur sipil negara (ASN) di Jatim untuk tetap menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

“Memang untuk saat ini belum ada laporan yang masuk ke Komisi A DPRD Jatim terkait keberpihakan ASN pada salah satu calon yang berlaga di Pemilu 2024. Meskipun begitu pihaknya harap ASN tetap menjaga netralitasnya hingga Pemilu 2024 selesai pada 14 Februari mendatang,” tegas Adam yang juga politisi asal Fraksi Partai Golkar Jatim dikonfirmasi di DPRD Jatim, Selasa, 23 Januari 2024.

Dikatakannya, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca Juga:  ASN Kemenekraf Tewas saat Latsarmil Komcad, Sempat Heatstroke dan Kejang di Halim

SKB diterbitkan, untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum kepala daerah serentak di tahun 2024. ASN juga, memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Saya yakin ASN di Jatim ini sudah profesional dan tidak perlu diragukan lagi sikap netralitasnya.Namun apabila ada pelangaran-pelanggaran yang ditemukan tidak netral di Pemilu pihak komisi A DPRD Jatim siap melakukan teguran keras sesuai aturan yang berlaku. Maka itu pihaknya mengimbau sekali lagi untuk ASN menjaga netralitasnya,” pungkas Adam yang juga politisi asal Sidoarjo ini. CAK/RAZ

Baca Juga:  Eks PPLN Kuala Lumpur Langsung Disidang Usai Menyerahkan Diri ke Bareskrim
TAGGED: Adam Rusydi, ASN, DPRD Jatim, Fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi A, Netralitas, Pemilu 2024, politisi
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Disebut Jadi Posko Eko Hadi
18 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Merembet ke Dugaan Makar, Polri Mulai Penyidikan
18 November 2026
Sidang Etik Irjenpol Eko Hadi Kasus Penyadapan Presiden Dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo
18 November 2026
Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden
18 November 2026
Keempat tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HP selaku mantan Pemimpin Group Service (PGS) BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Kredit Mikro Bank BNI Jember Diduga Jadi Ladang Rekayasa, Kejati Jatim Bongkar Permainan Debitur Fiktif
17 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Disebut Jadi Posko Eko Hadi
18 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Merembet ke Dugaan Makar, Polri Mulai Penyidikan
18 November 2026
Sidang Etik Irjenpol Eko Hadi Kasus Penyadapan Presiden Dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo
18 November 2026
Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden
18 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Bareskrim

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Disebut Jadi Posko Eko Hadi

Hukum

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Merembet ke Dugaan Makar, Polri Mulai Penyidikan

Hukum

Sidang Etik Irjenpol Eko Hadi Kasus Penyadapan Presiden Dipimpin Komjenpol Hendro Pandowo

Hukum

Polri Pecat Irjenpol Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Presiden

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?