MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Wakil Wali Kota Surabaya Pastikan Pemerintah Hadir untuk Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian

Publisher: Admin 4 Juni 2023 2 Min Read
Share
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.
Ad imageAd image

Surabaya –  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, memastikan pemerintah selalu hadir dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pahlawan. Untuk itu, ia mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran Pemerintah Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan perdagangan dan perekonomian dalam melakukan pembinaan pada pelaku ekonomi, sangat diperlukan. Tujuannya, supaya aktivitas perekonomian dapat terlaksana secara optimal,” ujar mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini, Minggu (4/6/2023).

Ia menyebutkan, kehadiran Pemerintah Kota Surabaya dalam Harmonisasi Retail dengan pelaku UMKM ini dituangkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian.

“Pemerintah Kota Hadir untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan Perindustrian , hingga menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan,” sambung mantan Sekretaris  DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Baca Juga:  Dikontrak Persebaya 2 Tahun, Song Ui-Young Pasang Target Bisa Bermain di Liga Champions Asia

Dia menyebutkan, yang diatur diantaranya Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan, hingga toko Eceran atau Tradisional. Cak ji mengungkapkan bahwa pembinaan dan pengawasan adalah wujud perhatian Pemerintah Kota Surabaya mendistribusikan akses ekonomi secara berkeadilan.

“Diatur juga, jarak toko swalayan dengan pasar rakyat sekurang – kurangnya 500 meter sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tegas Cak Ji yang Politisi senior PDI Perjuangan Tersebut

Dia juga mengutarakan bahwa keseimbangan antara retail , pasar rakyat dan UMKM harus dijaga dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sehingga tidak ada istilah Pasar rakyat tergerus dengan Retail.

Baca Juga:  Lurah-Camat di Surabaya Diminta Tegas Terhadap Aset yang Dikuasai Pihak Lain

“Berjalan beriringan untuk Surabaya yang lebih baik,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, angka Inflasi dapat dikendalikan dalam beberapa bulan terakhir di bawah 0,5 persen. Tercatat pada Februari 2023 sebesar 0,1 Persen, lalu pada Maret 2023 0,39 Persen dan pada April 2023 sebesar 0,34 Persen.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tercatat naik sebesar 7,17 persen pada 2022. Sehingga, memberikan dampak positif bagi perekonomian Surabaya dari segi pendapatan dan belanja daerah maupun sektor perdagangan dan Perindustrian. (BOY/CAK)

TAGGED: Armuji, DPRD SURABAYA, PDI Perjuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Surabaya, UMKM, Wakil Wali Kota Surabaya, Wawali Pastikan Ekonomi Bagus
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love1
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

KPK Tak Terapkan Pasal Hukuman Mati di Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, Ini Alasannya
18 Oktober 2026
Bareskrim dan BNN Gerebek Kelab Malam, 9 Orang Positif Etomidate dan Sabu
18 Oktober 2026
Bareskrim dan BNN Gerebek Kelab Malam PIK 2, Cartridge Pods Ditemukan
18 Oktober 2026
Abdul Mu’ti Pastikan Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027/2028
18 Oktober 2026
PGRI Setuju Siswa Tak Naik Kelas Mulai 2027/2028, Kompetensi Jadi Penentu
18 Oktober 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Tak Terapkan Pasal Hukuman Mati di Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, Ini Alasannya
18 Oktober 2026
Bareskrim dan BNN Gerebek Kelab Malam, 9 Orang Positif Etomidate dan Sabu
18 Oktober 2026
Bareskrim dan BNN Gerebek Kelab Malam PIK 2, Cartridge Pods Ditemukan
18 Oktober 2026
Abdul Mu’ti Pastikan Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027/2028
18 Oktober 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Tak Terapkan Pasal Hukuman Mati di Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, Ini Alasannya

Pendidikan

Abdul Mu’ti Pastikan Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027/2028

Pendidikan

PGRI Setuju Siswa Tak Naik Kelas Mulai 2027/2028, Kompetensi Jadi Penentu

Komisi Pemberantasan Korupsi

Suap Audit BPK Klaten Rp 400 Juta Tertunda gegara OTT Muara Enim

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?