MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

294 WNA Ditindak Imigrasi Juanda, Dugaan Kejahatan Lintas Negara Jadi Alarm Pengawasan

Publisher: Admin 19 November 2026 5 Min Read
Share
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
Ad imageAd image

SIDOARJO, Memoindonesia.co.id – Penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda sepanjang 2026, bukan sekadar urusan pelanggaran izin tinggal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomer 6 Tahun 2011.

Di balik ratusan tindakan administratif, sejumlah kasus yang terungkap justru mengindikasikan adanya ancaman kejahatan lintas negara yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Dua WNA melanggar juga ditindak perkara pro justicia.

“Hingga 31 Oktober 2026, Imigrasi Juanda telah menjatuhkan sebanyak 294 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing (WNA) yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian,” tegas Agus Winarto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda dalam release capaian kinerja sepanjang tahun 2026, Kamis, 19 Nopember 2026.

Lanjut Agus, penindakan tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan keberadaan dan aktivitas orang asing tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelanggaran yang ditangani beragam, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga persoalan yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana.

“Bahkan, beberapa kasus menonjol memperlihatkan bagaimana aktivitas orang asing dapat bersinggungan dengan kejahatan serius yang memiliki dimensi lintas negara,” sambung alumni Akademi Imigrasi (AIM) angkatan ke-5 ini.

Di antara kasus yang mencuat adalah pencurian di dalam penerbangan yang melibatkan warga negara Tiongkok, penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing di kawasan industri, hingga dugaan jaringan penipuan siber bermodus love scamming di Surabaya.

Baca Juga:  Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Kasus dugaan penipuan siber tersebut ditangani melalui sinergi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelecehan seksual, serta pemalsuan dokumen.

Rangkaian pengungkapan itu menjadi peringatan bahwa pengawasan keimigrasian tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen dan masa berlaku izin tinggal. Aktivitas orang asing yang berpotensi melanggar hukum harus dideteksi sejak dini agar wilayah Indonesia tidak menjadi tempat berlindung maupun menjalankan kejahatan lintas negara.

TAK dan Pro Justicia, Dua Jalur Penegakan Hukum

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

Tindakan Administratif Keimigrasian menjadi instrumen penindakan terhadap pelanggaran administratif, sementara perkara yang memenuhi unsur tindak pidana dapat diproses melalui mekanisme penyidikan keimigrasian atau pro justicia.

“Penegakan hukum keimigrasian tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, penanganannya harus dilakukan secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kami tidak memberikan ruang bagi orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal maupun terlibat dalam aktivitas melanggar hukum,” beber Agus.

Baca Juga:  Layanan Eazy Passport Permudah Karyawan Urus Paspor dengan Mudah

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing harus berjalan beriringan dengan koordinasi lintas instansi. Terlebih, modus kejahatan saat ini semakin berkembang dan tidak jarang melibatkan jaringan yang beroperasi melampaui batas negara.

Untuk mempersempit ruang gerak pelanggaran, Imigrasi Juanda juga memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat melalui program Desa Binaan Keimigrasian dan optimalisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu mendeteksi keberadaan maupun aktivitas orang asing yang mencurigakan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertumpu pada petugas, tetapi juga diperkuat melalui partisipasi lingkungan sekitar.

Arus Jutaan Penumpang, Tantangan Pengawasan

Di tengah tingginya intensitas pengawasan, aktivitas pelayanan dan perlintasan internasional di Bandara Internasional Juanda juga menunjukkan angka signifikan.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Imigrasi Juanda telah menerbitkan 90.865 paspor. Sementara itu, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda mencatat 963.359 kedatangan dan 1.014.917 keberangkatan penumpang.

Besarnya arus perlintasan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Petugas dituntut mampu menjaga kelancaran pemeriksaan tanpa mengendurkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran dan kejahatan yang memanfaatkan jalur mobilitas internasional.

Baca Juga:  Tangani Kendala Sistem Perlintasan Bandara Soetta, Imigrasi Tambah Personel Atasi Server PDN

Di sisi kelembagaan, Oktober 2026 juga menandai perubahan nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda. Perubahan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap enam titik layanan keimigrasian yang kini menggunakan nama Beranda Imigrasi.

Agus menegaskan, perubahan identitas kelembagaan harus dibarengi peningkatan kinerja, baik dalam pelayanan publik maupun pengawasan dan penegakan hukum.

“Mengusung semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan profesional. Namun, pada saat yang sama, fungsi pengawasan dan penegakan hukum harus tetap tegas. Kepentingan pelayanan tidak boleh mengurangi kewaspadaan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” urainya.

Masih kata Agus, sebanyak  294 tindakan administratif sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa pengawasan keimigrasian memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar urusan dokumen perjalanan.

“Di tengah terbukanya mobilitas internasional, ketegasan terhadap pelanggaran, termasuk pengusutan perkara pidana melalui jalur pro justicia, menjadi bagian penting untuk memastikan Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai ladang kejahatan oleh pihak-pihak yang mengabaikan hukum,” pungkasnya. HUM/BAD

TAGGED: Agus Winarto, Aplikasi Pelaporan Orang Asing, APOA, Ditjen Imigrasi, Dokumen Perjalanan, Imigrasi, Imigrasi Juanda, Izin Tinggal, Kejahatan Lintas Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Paspor, Pengawasan Orang Asing, WNA
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026
Foto Gibran Dicopot dari Kantor Gubernur DIY, Sultan HB X: Sudah Semestinya
19 November 2026
Bareskrim Petakan 5 Bandar Narkoba di Madura, Jaringan Muzamil Sita Aset Rp 150 Miliar
19 November 2026
RUU Perampasan Aset, DPR Prioritaskan Uang Korban Kejahatan Dikembalikan
19 November 2026
RUU Perampasan Aset Ditunggu 18 Tahun, PKS Desak DPR Segera Sahkan Jadi UU
19 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026
Foto Gibran Dicopot dari Kantor Gubernur DIY, Sultan HB X: Sudah Semestinya
19 November 2026
Bareskrim Petakan 5 Bandar Narkoba di Madura, Jaringan Muzamil Sita Aset Rp 150 Miliar
19 November 2026
RUU Perampasan Aset, DPR Prioritaskan Uang Korban Kejahatan Dikembalikan
19 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Nasional

Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek

Nasional

Foto Gibran Dicopot dari Kantor Gubernur DIY, Sultan HB X: Sudah Semestinya

Bareskrim

Bareskrim Petakan 5 Bandar Narkoba di Madura, Jaringan Muzamil Sita Aset Rp 150 Miliar

Hukum

RUU Perampasan Aset, DPR Prioritaskan Uang Korban Kejahatan Dikembalikan

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?