SIDOARJO, Memoindonesia.co.id – Penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda sepanjang 2026, bukan sekadar urusan pelanggaran izin tinggal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomer 6 Tahun 2011.
Di balik ratusan tindakan administratif, sejumlah kasus yang terungkap justru mengindikasikan adanya ancaman kejahatan lintas negara yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Dua WNA melanggar juga ditindak perkara pro justicia.
“Hingga 31 Oktober 2026, Imigrasi Juanda telah menjatuhkan sebanyak 294 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing (WNA) yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian,” tegas Agus Winarto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda dalam release capaian kinerja sepanjang tahun 2026, Kamis, 19 Nopember 2026.
Lanjut Agus, penindakan tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan keberadaan dan aktivitas orang asing tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelanggaran yang ditangani beragam, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga persoalan yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana.
“Bahkan, beberapa kasus menonjol memperlihatkan bagaimana aktivitas orang asing dapat bersinggungan dengan kejahatan serius yang memiliki dimensi lintas negara,” sambung alumni Akademi Imigrasi (AIM) angkatan ke-5 ini.
Di antara kasus yang mencuat adalah pencurian di dalam penerbangan yang melibatkan warga negara Tiongkok, penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing di kawasan industri, hingga dugaan jaringan penipuan siber bermodus love scamming di Surabaya.
Kasus dugaan penipuan siber tersebut ditangani melalui sinergi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelecehan seksual, serta pemalsuan dokumen.
Rangkaian pengungkapan itu menjadi peringatan bahwa pengawasan keimigrasian tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen dan masa berlaku izin tinggal. Aktivitas orang asing yang berpotensi melanggar hukum harus dideteksi sejak dini agar wilayah Indonesia tidak menjadi tempat berlindung maupun menjalankan kejahatan lintas negara.
TAK dan Pro Justicia, Dua Jalur Penegakan Hukum
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
Tindakan Administratif Keimigrasian menjadi instrumen penindakan terhadap pelanggaran administratif, sementara perkara yang memenuhi unsur tindak pidana dapat diproses melalui mekanisme penyidikan keimigrasian atau pro justicia.
“Penegakan hukum keimigrasian tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, penanganannya harus dilakukan secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kami tidak memberikan ruang bagi orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal maupun terlibat dalam aktivitas melanggar hukum,” beber Agus.
Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing harus berjalan beriringan dengan koordinasi lintas instansi. Terlebih, modus kejahatan saat ini semakin berkembang dan tidak jarang melibatkan jaringan yang beroperasi melampaui batas negara.
Untuk mempersempit ruang gerak pelanggaran, Imigrasi Juanda juga memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat melalui program Desa Binaan Keimigrasian dan optimalisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu mendeteksi keberadaan maupun aktivitas orang asing yang mencurigakan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertumpu pada petugas, tetapi juga diperkuat melalui partisipasi lingkungan sekitar.
Arus Jutaan Penumpang, Tantangan Pengawasan
Di tengah tingginya intensitas pengawasan, aktivitas pelayanan dan perlintasan internasional di Bandara Internasional Juanda juga menunjukkan angka signifikan.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Imigrasi Juanda telah menerbitkan 90.865 paspor. Sementara itu, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda mencatat 963.359 kedatangan dan 1.014.917 keberangkatan penumpang.
Besarnya arus perlintasan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Petugas dituntut mampu menjaga kelancaran pemeriksaan tanpa mengendurkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran dan kejahatan yang memanfaatkan jalur mobilitas internasional.
Di sisi kelembagaan, Oktober 2026 juga menandai perubahan nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda. Perubahan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap enam titik layanan keimigrasian yang kini menggunakan nama Beranda Imigrasi.
Agus menegaskan, perubahan identitas kelembagaan harus dibarengi peningkatan kinerja, baik dalam pelayanan publik maupun pengawasan dan penegakan hukum.
“Mengusung semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan profesional. Namun, pada saat yang sama, fungsi pengawasan dan penegakan hukum harus tetap tegas. Kepentingan pelayanan tidak boleh mengurangi kewaspadaan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” urainya.
Masih kata Agus, sebanyak 294 tindakan administratif sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa pengawasan keimigrasian memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar urusan dokumen perjalanan.
“Di tengah terbukanya mobilitas internasional, ketegasan terhadap pelanggaran, termasuk pengusutan perkara pidana melalui jalur pro justicia, menjadi bagian penting untuk memastikan Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai ladang kejahatan oleh pihak-pihak yang mengabaikan hukum,” pungkasnya. HUM/BAD

