JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan pengembalian kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana harus menjadi prioritas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang segera dibawa ke rapat paripurna, Rabu 18 November 2026.
Rano menyambut baik rampungnya pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurutnya, salah satu substansi penting yang berhasil diperjuangkan adalah jaminan pengembalian uang korban.
“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, rampungnya pembahasan RUU tersebut merupakan hasil perjuangan panjang pimpinan dan anggota Komisi III DPR bersama pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga disebut turut mengawal proses pembahasan hingga mencapai kesepakatan tingkat I.
“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” katanya.
Menurut Rano, pengaturan pengembalian aset kepada korban penting untuk menjawab persoalan yang selama ini terjadi dalam penanganan tindak pidana, terutama penipuan investasi dan kejahatan yang merugikan banyak orang.
Selama ini, korban kerap harus melewati proses panjang untuk mendapatkan kembali dana yang hilang, meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.
“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” tegasnya.
Rano menjelaskan, perampasan aset tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri dan mengambil hasil kejahatan.
Instrumen hukum tersebut juga harus memastikan hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi.
“Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya pendataan korban secara akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
Penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara dinilai menentukan peluang pemulihan kerugian.
“Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian. Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga,” katanya.
Rano memastikan pihaknya akan terus mengawal proses legislasi hingga pengesahan dan pelaksanaan undang-undang tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” imbuh Rano.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.
Seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap kelanjutan pembahasan tersebut. HUM/GIT

