JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menegaskan komitmen Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun, Kamis 18 November 2026.
Nasir mengatakan, Fraksi PKS menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI guna disahkan menjadi undang-undang.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir kepada wartawan.
Menurut Nasir, komitmen kelembagaan tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian seluruh tahapan legislasi hingga pengesahan.
Dengan begitu, harapan masyarakat terhadap kehadiran instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujarnya.
Nasir berharap, pembahasan panjang RUU tersebut segera membuahkan hasil sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Nasir menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan.
Dia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah, panitia kerja (panja), tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang turut mengawal perkembangan RUU tersebut.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 18 November 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II.
“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Persetujuan seluruh fraksi tersebut menjadi tahapan penting dalam perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset sebelum disahkan melalui rapat paripurna DPR RI. HUM/GIT

