SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Kejelasan status hukum dan pengelolaan dua aset peninggalan De Weeskamer te Surabaya atau Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Kemenkum berupaya menelusuri dan mendorong penyelesaian aset yang selama ini dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain.
Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperjelas kepemilikan, memastikan kepastian hukum, sekaligus mendorong penyelamatan aset negara agar tidak terus berlarut dalam persoalan status maupun pengelolaannya.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi antara Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, dan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Saiful memaparkan riwayat serta berbagai persoalan yang menyertai dua aset peninggalan Weskamer Surabaya. Aset pertama berada di Jalan Brawijaya Nomor 25, Kota Kediri. Sementara aset kedua berlokasi di Jalan Kalimalang Nomor 3, 5, 7, dan 9, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya.
Saiful menjelaskan, aset di Jalan Brawijaya, Kediri, merupakan tanah dan/atau bangunan eks Eigendom yang berasal dari budel penggadaian. Aset tersebut tercatat dalam Eigendom Verponding Nomor 70, 71, dan 688.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas aset peninggalan yang perlu ditelusuri riwayat dan status penguasaannya secara menyeluruh.
Melalui koordinasi lintas instansi ini, diharapkan persoalan kedua aset dapat ditangani secara terukur, berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan status menjadi langkah penting agar aset tersebut tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Penyelesaian aset peninggalan ini menjadi penting, sebab aset yang memiliki dasar hukum dan riwayat kepemilikan harus mendapatkan kejelasan serta perlindungan.
Jangan sampai persoalan administrasi dan penguasaan yang berlarut-larut membuat aset tersebut kehilangan kepastian hukum dan manfaatnya. HUM/BAD

