JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pemerintah menargetkan proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka rampung sebelum akhir Desember 2026, meski konstitusi memberikan batas waktu maksimal 60 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ketentuan 60 hari bukan berarti proses pengisian jabatan Wapres harus menunggu hingga batas waktu tersebut.
“60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini,” kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Menurut Yusril, proses pengisian jabatan Wapres dapat berlangsung lebih cepat dari ketentuan konstitusi maupun tata tertib MPR.
Batas waktu 60 hari merupakan tenggat paling lama bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna pemilihan Wapres baru.
“Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya. Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.
Yusril juga menjelaskan ketentuan waktu 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR.
Tenggat tersebut juga merupakan batas maksimal, sehingga Presiden dapat menyampaikan usulan lebih awal.
“Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi presiden setelah menerima surat pemberitahuan DPR bahwa MPR bahwa terjadi kekosongan wakil presiden dan presiden diminta untuk menyerahkan dua nama kepada MPR itu diberi tegang waktu selama 14 hari, tadi pun dipahami bahwa 14 hari itu adalah selama-lamanya 14 hari,” jelasnya.
“Jadi kapan saja dalam tegang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR,” lanjut Yusril.
Seperti diketahui, jabatan Wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua nama calon Wapres kepada MPR.
Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua calon untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran. HUM/GIT
