JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan sesuai konstitusi dan Undang-Undang MD3.
Gibran sebelumnya menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis 12 November 2026 pagi. Setelah itu, dia mendatangi Gedung MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Gibran juga meminta agar surat tersebut segera diproses.
Muzani menyebut MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon pengganti Wapres.
Presiden diberi waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan kedua nama tersebut.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari,” kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran
Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres. Dia mengaku mengambil keputusan tersebut dengan berat hati.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2026.
Prabowo menilai Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan penuh tanggung jawab dalam mengambil keputusan tersebut.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” ujarnya.
Mekanisme Penggantian Wapres
Setelah pengunduran diri Gibran, MPR akan menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres. Berikut tahapan yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan UU MD3:
-
Jabatan Wapres dinyatakan kosong.
-
Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres baru.
-
Presiden mengusulkan dua calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
-
MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
-
Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan.
-
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wapres.
-
Jika perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali.
-
Jika hasil pemilihan ulang tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.
-
MPR melantik Wapres terpilih.
Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 1 hingga 7 serta Pasal 47 ayat 1 UU MD3.
MPR Tak Perlu Gelar Sidang Persetujuan
Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi serta Pemasyarakatan (Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut MPR tidak perlu menggelar sidang paripurna khusus untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri Gibran.
Dia menyamakan mekanisme tersebut dengan pengunduran diri Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998. Saat itu, Yusril mengaku menyusun draf pernyataan berhenti Soeharto.
“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” lanjutnya.
Yusril menjelaskan, untuk mempercepat proses, MPR akan menggelar sidang guna menyatakan kekosongan jabatan Wapres. Bersamaan dengan itu, MPR meminta Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran.
“Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang MD3, eh, yang mengatur tentang masalah ini,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan mekanisme penggantian Gibran berbeda dengan proses pergantian Soeharto.
Saat itu, Soeharto menjabat sebagai presiden sehingga posisinya langsung digantikan oleh Wapres.
Sementara itu, penggantian Wapres tidak bisa dilakukan secara otomatis.
Penggantinya harus dipilih melalui mekanisme yang melibatkan MPR, bukan pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden,” ujarnya.
“Sekarang ini yang berhenti wakil presiden, kan nggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” lanjutnya. HUM/GIT
