JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu dinamika politik hingga membuat Gibran menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa 10 November 2026.
MK sebelumnya menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Meski demikian, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan, certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu.
“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.
Namun, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” ujar Hakim MK Adies Kadir.
Selanjutnya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat 30 Oktober 2026.
Putusan tersebut diketok majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Putusan itu dibacakan pada hari yang sama.
DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Putusan MK dan MA tersebut turut mendorong sejumlah anggota DPR RI menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera membagikan foto dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Nama Mardani tercantum pada urutan pertama dalam daftar pengusul.
Mardani juga mengirimkan dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal terkait usulan tersebut.
Hingga Selasa 10 November 2026, sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Selasa 10 November 2026.
Gibran Nyatakan Niat Mundur
Di tengah dinamika tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur menyikapi perkembangan putusan MK dan MA.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo sekaligus membantah informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan masukan kepada wakilnya.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Gibran Buka Suara
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Prabowo.
Ia mengaku menghormati berbagai aspirasi dan kritik masyarakat serta tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2026. HUM/GIT
