JAKARTA, Memoindonesia.co.id — Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah progresif dengan menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menginisiasi sistem pengawasan perbatasan berbasis teknologi bertajuk “Pagar Digital”.
Inovasi ini mengandalkan patroli drone canggih guna memperkuat pengawasan wilayah perbatasan Indonesia yang selama ini rawan pelanggaran.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa gagasan ini lahir dari keprihatinannya saat menghadiri pameran pertahanan internasional di Singapura.
“Teknologinya luar biasa, tapi tidak ada karya anak bangsa. Padahal SDM kita mampu bersaing. Dari situlah muncul dorongan untuk membangun sistem pengamanan perbatasan buatan dalam negeri,” tegasnya usai rapat bersama ITB, Selasa, 30 Junu 2026.
Indonesia sendiri memiliki tantangan besar dengan panjang perbatasan darat mencapai 3.111 kilometer. Namun, infrastruktur pengawasan masih terbatas—hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB), dengan sebagian belum beroperasi optimal.
Di sisi lain, data Januari–April 2026 mencatat 679.867 pelintas resmi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat. Angka ini belum termasuk perlintasan ilegal di jalur-jalur tikus yang justru menjadi ancaman nyata, mulai dari perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga kejahatan lintas negara lainnya.
Menjawab tantangan tersebut, “Pagar Digital” akan difokuskan di wilayah strategis seperti Kalimantan (perbatasan Malaysia), Papua (Papua Nugini), dan Nusa Tenggara Timur (Timor Leste), serta kawasan laut rawan seperti Kepulauan Riau dan Batam.
Sistem ini mengandalkan drone karya anak bangsa yang dikembangkan ITB bersama PT Dirgantara Indonesia sejak 2019. Teknologi ini mampu beroperasi nonstop 24 jam dengan dukungan panel surya.
Dua jenis drone akan menjadi tulang punggung sistem ini:
- Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) untuk pemantauan jarak jauh dari ketinggian hingga 1.000 meter selama 24 jam
- Drone Mantis untuk intersepsi cepat dan pengawasan taktis saat terdeteksi aktivitas mencurigakan
“Pagar Digital memang tidak menghentikan secara fisik, tapi memberikan real-time situational awareness. Begitu ada pergerakan mencurigakan, koordinat langsung dikirim ke petugas terdekat. Ini memangkas waktu respons secara drastis,” jelas Hendarsam.
Ia menegaskan, penggunaan drone jauh lebih efisien dibandingkan pengoperasian pesawat berawak, sekaligus memperluas jangkauan pengawasan petugas di wilayah yang sulit dijangkau.
Lebih dari sekadar pengamanan, proyek ini diproyeksikan menjadi fondasi kemandirian teknologi nasional di sektor keimigrasian dan keamanan siber.
“Kami ingin memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada teknologi asing. Ini langkah konkret menuju kemandirian, sekaligus menutup celah bagi pelintas ilegal dan pelaku kejahatan lintas negara,” pungkasnya. HUM/BAD
