SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) kian mengintai Jawa Timur. Menyikapi kondisi itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur tancap gas memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui sosialisasi strategis yang digelar di JW Marriott Hotel Surabaya, Rabu, 15 April 2026.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim, Novianto Sulastono, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk membangun kewaspadaan kolektif.
“Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan memahami secara utuh bahaya TPPO dan TPPM, termasuk pola dan modus yang terus berkembang,” tegasnya.
Sorotan tajam datang dari Direktur Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Agus Waluyo, yang menyebut Jawa Timur sebagai salah satu kantong utama pekerja migran, sekaligus wilayah rawan kejahatan transnasional.
“Modus TPPO semakin kompleks. Tidak hanya lewat jalur ilegal dan penyalahgunaan dokumen, tapi juga merambah ruang digital seperti online scamming. Ini tidak bisa ditangani parsial, harus ada kolaborasi kuat lintas instansi,” ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, perwakilan Polda Jatim, yakni Direktur Reserse PPA dan TPPO Kombespol Ganis Setyaningrum, menegaskan TPPO masih menjadi ancaman nyata, terutama bagi pekerja migran Indonesia. Ia menekankan pentingnya deteksi dini, penguatan alat bukti, dan keberanian masyarakat untuk melapor.
“Tanpa partisipasi publik, banyak kasus akan tetap tersembunyi,” tandasnya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jatim melalui Sofie Puspitasari menyoroti perlunya penanganan korban secara menyeluruh.
“Korban tidak cukup hanya diselamatkan. Mereka harus didampingi secara hukum, medis, hingga kembali ke masyarakat secara layak,” ujarnya.
Dari sektor perlindungan pekerja migran, BP3MI Jawa Timur yang diwakili Kadir menekankan pentingnya tata kelola yang disiplin dan terstruktur. Mulai dari pra-penempatan hingga pasca-penempatan harus diawasi ketat untuk menutup celah keberangkatan non-prosedural.
Diskusi berlangsung panas saat peserta membedah berbagai isu krusial, mulai dari maraknya keberangkatan ilegal ke Timur Tengah di tengah moratorium, lemahnya sistem peringatan dini (early warning system), hingga hambatan pertukaran data antarinstansi yang masih terkendala aspek kerahasiaan.
Forum ini menghasilkan satu kesimpulan tegas: perang melawan TPPO tidak bisa setengah hati. Diperlukan sinergi nyata, pertukaran informasi yang lebih terbuka, serta langkah pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat Kanwil Ditjen Imigrasi Jatim, di antaranya Mangatur Hadi selaku moderator, Suyitno, dan Dwi Anandita, serta para Kepala UPT Imigrasi se-Jawa Timur dan perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja. HUM/BAD
