SURABAYA, Slentingan.com – Wakik rakyat Kota Surabaya menagih komitnen dari pemerintah kota untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengbangan bagi pelaku UMKM di Surabaya.
Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael jika tidak ingin anggaran APBD Pemkot Surabaya sebesar Rp 3 triliun, sia-sia alias musproh.
“Jadi usaha usaha kecil ini disupport melalui anggaran Rp 3 triliun supaya bisa survive. Selain untuk membantu UMKM itu juga untuk program padat karya,” kata dia, Senin (20/3/2023).
Menurutnya anggaran itu tidak hanya untuk belanja atau bantuan. Tapi juga termasuk untuk program program padat karya untuk mengentas kemiskinan yang masih ada di Surabaya.
“Kita harapkan pemerintah kota bisa mendambah dengan memberikan pelatihan yang lebih komplit kepada pelaku UMKM. Sebenarnya UMKM bukan hanya mengenai mereka dibeli prodaknya ataupun bantuan tetapi bagaimana cara kita melatih UMKM supaya mandiri. Jadi kita berharap pemerintah kota memberikan pelatihan, baik berupa bagaimana mengurus perizinan usaha, bagaimana mengolah usaha yang lebih efisien, bagaimana pembekuan keuangan mereka atau pengatur keuangan. Lah ini yang penting, karena kebanyakan pengusaha di Indonesia terutama UMKM itu salah dalam mengatur keuangan mereka. Jadi mereka tidak bisa survive,” paparnya.
Selain itu mungkin bisa ditambah pelatihan mengenai perpajakan dan marketing bagaimana mereka menjual produk produk UMKM.
“Ini yang paling utama, biar semakin komplit apa yang diberikan pemerintah kota melalui APBD 3 triliun itu,” ujarnya.
Tentu saja pemerintah kota tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan program program tersebut.
“Saya kira bisa bermitra dengan pengusaha. Di Surabaya ini kan banyak pengusaha pengusaha besar yang sudah sukses, lah bagaimana pemerintah kota ini melakukan program kemitraan dengan menggandeng para pengusaha. Jadi supaya pengusaha pengusaha UMKM ini bisa mewarisi ilmu ilmu dari pengusaha yang sudah sukses ini,” pungkasnya. (BOY/CAK)
