JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa sebanyak lebih dari 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) telah memberikan keterangan kepada auditor terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Jumlah tersebut mencapai sekitar 70 persen dari total 400 PIHK yang dimintai keterangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa seluruh PIHK yang diperiksa bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan auditor.
“Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 300 PIHK yang kooperatif dan memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh auditor dalam rangka penghitungan kerugian negara yang timbul,” kata Budi kepada wartawan, Kamis 23 Oktober 2025.
Budi menambahkan, pemeriksaan dilakukan secara simultan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai wilayah. Namun terkait pihak yang akan dijadikan tersangka, Budi menyatakan informasi itu akan diumumkan bersamaan dengan konstruksi perkara.
“Nantinya secara lengkap konstruksi perkara disampaikan, termasuk pihak-pihak yang diduga terkait berperan melakukan dugaan tindakan melawan hukum dalam proses diskresi pembagian kuota haji tambahan ini,” ungkapnya.
Selain itu, KPK juga memeriksa Eri Kusnandar selaku Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara Kementerian Agama. Penyidik mendalami dugaan aliran uang yang terkait kuota khusus haji di Kemenag.
Kasus dugaan korupsi kuota haji bermula ketika Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu orang pada 2024. Dari kuota tambahan tersebut, 10 ribu dialokasikan untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal UU Haji menetapkan kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota nasional.
KPK menduga adanya kongkalikong pembagian kuota haji khusus tambahan antara pihak Kemenag dan biro travel haji sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1 triliun.
KPK juga telah menyita sejumlah aset, termasuk uang tunai, mobil, dan rumah terkait kasus ini. Uang yang disita sebagian berasal dari pengembalian biaya biro travel yang diduga sebelumnya diminta sebagai biaya percepatan oleh oknum Kemenag, namun dikembalikan karena adanya pengawasan dari panitia khusus haji DPR 2024. HUM/GIT
