SOLOK, Memoindonesia.co.id — Seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang setelah diduga tinggal secara ilegal selama 10 tahun di Nagari Guguak Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
WNA yang mengaku bernama Wang Kim Hock (57 tahun) itu ditindak setelah petugas Imigrasi menerima laporan dari Unit Intelkam Polsek IX Koto Sungai Lasi mengenai keberadaan orang asing mencurigakan yang menetap lama tanpa dokumen keimigrasian yang sah.
“Yang bersangkutan telah tinggal di wilayah tersebut selama kurang lebih satu dekade tanpa visa atau izin tinggal resmi, dan menggunakan fotokopi KTP palsu beralamat di Riau,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Murdo Danang Laksono, dalam keterangannya, Selasa, 6 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, Wang Kim Hock mengaku sebagai warga negara Malaysia, dengan paspor bernomor A26375604 yang telah kedaluwarsa sejak 19 September 2017.
Selain tidak memiliki dokumen yang sah, pria tersebut diketahui telah menikah dengan seorang warga lokal bernama Lasmiati dan memiliki dua anak.
Dalam kesehariannya, ia berdagang sepeda bekas di depan rumahnya dan mengantar jemput anak sekolah. Namun, kendaraan yang digunakan disebut telah ditarik leasing karena tunggakan pembayaran.
Petugas Imigrasi segera membawa WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang untuk pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Pelanggaran Keimigrasian
Hasil pemeriksaan sementara mengindikasikan adanya pelanggaran Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur tentang keberadaan orang asing tanpa dokumen sah. Petugas juga tengah mendalami dugaan pemalsuan identitas yang digunakan selama berada di wilayah Indonesia.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menelusuri apakah terdapat unsur pidana lain dalam kasus ini, termasuk potensi tindak pidana keimigrasian dan administrasi kependudukan,” tambah Murdo.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi sebagai lokasi penyalahgunaan izin tinggal. HUM/BAD
