SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Peringatan Haul Bung Karno ke-55 pada Sabtu, 21 Juni 2025, menjadi momentum bersejarah bagi PDI Perjuangan dan bangsa Indonesia.
Haul tahun ini terasa istimewa karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa MPR periode 2019–2024 telah mencabut TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967.
“Setelah 57 tahun 7 bulan, akhirnya keadilan sejarah bagi Bung Karno telah ditetapkan,” ujar Megawati dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional.
TAP MPRS tersebut selama ini menjadi dasar pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno pasca G30S dan kerap dijadikan pembenaran atas penghapusan peran Bung Karno dalam sejarah bangsa.
Megawati menekankan bahwa pencabutan ini merupakan langkah penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sejarah.
“Selama puluhan tahun, Bung Karno difitnah, dilupakan, dan bahkan dihapus dari buku-buku sejarah. Tetapi sejarah yang benar tidak akan bisa dikubur. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan tahun ini, kebenaran itu kembali tegak. Satyam Eva Jayate, hanya kebenaranlah yang akan menang dan berjaya,” ucapnya tegas.
Tema Bulan Bung Karno tahun ini adalah “Setialah Pada Sumbermu,” yang menyerukan kepada seluruh kader untuk menggali kembali nilai-nilai luhur perjuangan Bung Karno. Semangat ini pula yang disuarakan para kader PDIP di Surabaya dalam memperingati Haul Bung Karno tahun ini.
Achmad Hidayat, kader muda PDI Perjuangan Surabaya, menegaskan pentingnya semangat Satyam Eva Jayate di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Dia menyebut, keberanian menyuarakan kebenaran adalah fondasi utama dalam membangun keadilan dan perdamaian.
“Kita harus berani menyampaikan yang benar. Apabila ada kekhilafan kita perbaiki, tetapi niatnya harus tetap teguh untuk kepentingan orang banyak. Ini adalah hal dasar, jangan sampai kita hidup hanya sibuk dengan kulitnya, bukan dengan isinya,” tegas Achmad.
Mantan aktivis GMNI ini menambahkan bahwa penulisan sejarah Bung Karno secara jujur dan objektif justru akan memperkuat bangunan kebangsaan Indonesia. Menurutnya, rakyat harus tahu secara gamblang mana yang benar dan mana yang tidak.
“Selanjutnya kita getok tular apa yang menjadi gagasan pemikiran Bung Karno kepada masyarakat luas. Dengan TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 yang sudah dicabut, merupakan legitimasi sejarah bahwa Bung Karno adalah Proklamator yang selalu berpihak pada rakyat, bukan kelompok maupun golongan,” tegas Achmad.
Achmad juga mengapresiasi sikap konsisten Megawati yang selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan politik PDIP. Achmad menyebutkan bahwa sikap ini adalah warisan langsung dari Bung Karno yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat.
“Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan selalu menjadikan rakyat sebagai cakrawati perjuangan yang tidak boleh dipunggungi dan harus senantiasa didampingi, baik dalam kondisi tertawa maupun menangis,” pungkasnya. HUM/CAK
