JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, menyebut penarikan rumah jabatan atau rumah dinas diganti menjadi tunjangan bulanan hanya berlaku untuk anggota DPR. Sedangkan pimpinan DPR tidak mendapat tunjangan karena menempati rumah dinas yang berbeda.
“Betul (tunjangan hanya untuk anggota DPR),” kata Indra usai meninjau rumah jabatan DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 7 Oktober 2024.
Indra mengatakan untuk pimpinan sendiri ada rumah dinas yang diberikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Rumah dinas itu pun ada di kawasan Widya Chandra (Wichan) dan Kuningan.
“Kecuali pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Setneg (Sekretariat Negara),” sebutnya.
Perumahan dinas DPR yang ada di Kalibata akan dikembalikan ke Setneg dan Kementerian Keuangan. Sedangkan rumah dinas di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, akan dijadikan tempat pelatihan aparatur sipil negara (ASN).
“Kami sudah mengidentifikasi, sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan percepatan, sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai,” tuturnya.
Indra Iskandar sebelumnya menjelaskan alasan tak lagi menyediakan rumah jabatan anggota DPR periode 2024-2029. Indra mengatakan kondisi rumah dinas anggota di Kalibata parah dan butuh perawatan yang harganya tak ekonomis.
“Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah,” kata Indra saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2024.
Indra mengatakan tak jarang anggota Dewan mengurus rumah itu dengan anggaran pribadi untuk perbaikan. Ia menyebut, jika rumah jabatan anggota (RJA) dipertahankan, anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.
“Juga ada anggota Dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik,” kata Indra.
“Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya,” tambahnya. HUM/GIT
