JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah menghadirkan situasi menarik di mana kotak kosong bisa menjadi pesaing calon tunggal. Lalu, apa yang akan terjadi jika kotak kosong memenangkan pemilihan? Bagaimana proses pilkada selanjutnya, dan siapa yang akan memimpin daerah tersebut?
Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang
Jika kotak kosong berhasil memenangkan suara terbanyak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggelar pilkada ulang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 54D ayat 3 UU 10/2016 menyebutkan bahwa pemilihan berikutnya harus dilakukan pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Konsultasi KPU dengan DPR
Hingga saat ini, KPU belum menetapkan jadwal pasti untuk pelaksanaan pilkada ulang. Menurut Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, KPU masih harus berkonsultasi dengan DPR mengenai jadwal tersebut. Konsultasi ini penting untuk menentukan apakah pilkada ulang akan digelar pada 2025 atau menunggu siklus pilkada lima tahunan pada 2029.
Idham menambahkan bahwa rapat dengan DPR akan diupayakan digelar dalam waktu dekat untuk membahas opsi-opsi yang ada, termasuk potensi penundaan pilkada hingga 2029 jika alternatif tersebut dipilih.
Urgensi Pemilihan Pemimpin Definitif
KPU menekankan pentingnya memiliki kepala daerah definitif tanpa harus menunggu terlalu lama. Jika pilkada ulang dilakukan pada 2025, daerah yang dimenangkan kotak kosong bisa segera memiliki pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, jika pilkada ulang ditunda hingga 2029, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat sementara selama lima tahun.
“Ini untuk memastikan kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat terwujud,” ujar Idham seperti dilansir detikcom.
Penetapan Jadwal Pilkada Ulang
Penentuan jadwal pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. KPU akan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan konsultasi dengan DPR dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. HUM/GIT
