JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Isu dugaan praktik prostitusi di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mendadak menjadi sorotan publik.
Kabar ini sempat membuat Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkejut dan menyatakan akan mengecek langsung ke lokasi.
Namun, pihak Otorita IKN dengan tegas menyatakan bahwa praktik tersebut telah ditertibkan dan merupakan informasi lama yang kembali mencuat.
Kabar mengenai adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar IKN pertama kali mencuat dari laporan masyarakat dan pemerintah desa setempat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara. Laporan tersebut menyebutkan adanya praktik prostitusi daring atau online di wilayah sekitar IKN.
Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, pada Minggu 25 Mei 2025, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memantau laporan ini sejak tiga bulan sebelumnya.
“Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN disampaikan masyarakat dan pemerintah desa setempat,” ujarnya.
Satpol PP pun langsung menindaklanjuti laporan tersebut, khususnya di Kecamatan Sepaku, yang merupakan wilayah administratif Penajam Paser Utara dan masuk dalam kawasan IKN. Pengawasan dan penertiban pun terus digalakkan.
Merespons kabar tersebut, Cak Imin yang sempat mendengar adanya ribuan PSK di IKN, menyatakan keheranannya.
“Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Juli 2025. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai “gawat” dan berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Namun, pernyataan berbeda datang dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Menurut Basuki, tidak ada lagi praktik prostitusi di dalam kawasan inti IKN.
Ia menjelaskan bahwa PSK yang dimaksud oleh Satpol PP berada di wilayah Kecamatan Sepaku, yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari area IKN.
“Jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya nggak, itu di daerah Sepaku, di kecamatan Sepaku waktu itu yang sekarang sudah berkembang,” jelas Basuki usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juli 2025.
Basuki juga menambahkan bahwa penertiban telah dilakukan oleh Satpol PP dan kepolisian saat bulan Ramadan lalu, di mana delapan warung yang diduga menjadi tempat prostitusi telah ditertibkan.
Ia menegaskan bahwa informasi adanya PSK di IKN saat ini hanyalah berita lama yang “di-recycle” atau didaur ulang.
“Makanya itu informasi itu, bukan kami menutup-nutupi, nggak ada. Kalau emang ada ya pasti kami tindak. Tapi kalau saya laporan dari deputi kami, itu recycle. Tapi kalau ada pasti kita tindak,” tegas Basuki.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pegawai sipil negara (ASN) yang terlibat, Basuki memastikan bahwa tidak ada ASN Otorita IKN yang terjaring dalam penertiban tersebut.
Namun, ia tidak dapat memastikan hal yang sama untuk pekerja konstruksi yang berjumlah puluhan ribu. HUM/GIT
