JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) secara tegas mengusulkan penghapusan ketentuan penyadapan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan oleh penyidik menjadi alasan utama di balik desakan ini.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Peradi, Sapriyanto Reva, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 17 Juni 2025. Menurut Reva, penyadapan merupakan bentuk upaya paksa yang rentan disalahgunakan jika tidak diatur secara ketat.
“Kami mengusulkan dalam upaya paksa yang dimiliki ini untuk tindak pidana umum yang ada di dalam KUHAP ini, penyadapan ini harus dihilangkan, karena kami khawatir penyadapan ini akan disalahgunakan oleh penyidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana,” jelas Reva.
Reva menambahkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan sebenarnya telah tersebar di berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Undang-Undang Kepolisian. Oleh karena itu, menurutnya, tidak perlu lagi memasukkan ketentuan penyadapan ke dalam revisi KUHAP.
“Karena penyadapan ini sebenarnya sudah ada pengaturan di dalam beberapa undang-undang… Nah biarlah itu menjadi ranah undang-undang itu sendiri, tidak perlu kita tarik ke dalam KUHAP,” imbuhnya.
Dengan demikian, Peradi mengusulkan agar Pasal 84 KUHAP yang mengatur bentuk upaya paksa hanya meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan larangan bagi tersangka keluar wilayah Indonesia, tanpa menyertakan penyadapan.
Usulan ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. HUM/GIT
