JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 kembali menjadi sorotan tajam. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR telah menemukan sejumlah masalah krusial yang menuntut evaluasi maksimal demi perbaikan di masa mendatang. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius terkait kenyamanan dan keamanan jemaah Indonesia.
Anggota Timwas Haji DPR, Habiburokhman, membeberkan berbagai keluhan yang berhasil dihimpun, mulai dari jemaah yang tak mendapatkan penginapan layak, terpisahnya anggota keluarga inti, minimnya jumlah bus, hingga kualitas makanan yang jauh dari standar.
“Penyelenggaraan haji untuk jemaah Indonesia tahun 2025 harus dievaluasi maksimal. Sebagai tim pengawas kami menemukan cukup banyak masalah dalam pelaksanaan haji tahun ini,” tegas Habiburokhman pada Minggu 8 Juni 2025.
Timwas DPR saat ini tengah aktif mengumpulkan data dan laporan dari jemaah secara kuantitatif maupun kualitatif. Tak tertutup kemungkinan adanya dugaan “cawe-cawe” atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari penyelenggaraan haji.
“Bisa jadi ada elemen-elemen pemain lama yang masih bisa cawe-cawe di penyelenggaraan haji,” ujarnya, mengisyaratkan perlunya penyelidikan lebih lanjut.
Ketua Komisi III DPR itu tidak menampik opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan bahkan penegakan hukum setelah seluruh data terkumpul. Langkah ini dianggap penting untuk memperbaiki persoalan yang ada dan memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji.
“Setelah data terkumpul dalam beberapa hari ini kami akan melaporkan ke fraksi masing-masing. Opsi terbuka untuk pembentukan pansus ataupun juga merekomendasikan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Intinya kami ingin memastikan tekad Presiden Prabowo untuk memperbaiki maksimal pelaksanaan ibadah haji benar-benar bisa berjalan,” imbuhnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen DPR untuk menindaklanjuti temuan demi kenyamanan jemaah haji di tahun-tahun berikutnya.
Di sisi lain, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan fasilitas yang dilakukan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Menurutnya, Indonesia tetap menjadi perhatian khusus Kerajaan Arab Saudi mengingat jumlah jemaah haji yang sangat besar.
Hal ini disampaikan Nasaruddin setelah pertemuan tahunan delegasi haji bersama Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS).
“Alhamdulillah secara umum pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dilihat dari fasilitas yang disiapkan Saudi Arabia termasuk kemah dan juga air dan jumlah kematian berkurang,” kata Nasaruddin di Mina pada Sabtu 7 Juni 2025.
Kontradiksi antara temuan Timwas DPR dan pernyataan Menteri Agama ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah perbaikan fasilitas dari pihak Arab Saudi tidak berdampak signifikan pada pengalaman jemaah Indonesia? Atau justru ada masalah internal dalam manajemen dan koordinasi penyelenggaraan haji di tingkat nasional yang perlu segera dibenahi?
Evaluasi maksimal yang didorong oleh Timwas DPR menjadi sangat krusial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji di masa depan dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan berpihak pada kenyamanan serta keselamatan seluruh jemaah Indonesia. HUM/GIT
