JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Terdakwa kasus perintangan penyidikan dugaan suap tersangka Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, mengaku menerima ancaman akan ditersangkakan jika PDI-P memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader. Jokowi membantah mentah-mentah ucapan Hasto tersebut.
Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI-P itu saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 21 Maret 2025. Hasto mengaku menerima intimidasi sejak Agustus 2023 hingga masa Pemilu 2024.
“Bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024,” kata Hasto.
Hasto mengklaim puncak intimidasi yang dia terima terjadi saat PDIP memecat Jokowi. Hasto mengatakan keputusan itu membuat kasus Harun Masiku dikaitkan dengan dirinya dan PDIP.
“Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini tampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan,” ujarnya.
Berbagai tekanan, kata Hasto, terjadi pada proses penyelidikan hingga tahap pelimpahan berkas kasusnya. Hasto mengatakan ada utusan yang mengaku pejabat negara meminta dirinya mundur dari Sekjen PDI-P serta tak boleh memecat Jokowi atau dirinya akan menjadi tersangka.
“Pada periode 4-15 Desember 2024, menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan, setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ujarnya.
Jokowi Bantah Hasto
Hasto mengatakan ancaman itu menjadi kenyataan, di mengeklaim ditetapkan sebagai tersangka saat malam Natal 2024 setelah pemecatan Jokowi diumumkan ke publik.
“Pada sore menjelang malam, saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap,” ujarnya.
Tekanan selanjutnya, menurut Hasto, juga diterima partai lain yang menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Hasto mengatakan dasar dakwaan KPK yang menggunakan keputusan pengadilan yang telah inkrah tak bisa dipercaya.
“Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.
Bantahan Jokowi
Presiden RI ke-7 Jokowi lantas membantah ucapan Hasto terkait ancaman tersangka terkait pemecatan Jokowi sebagai kader PDI-P. Jokowi mempertanyakan ucapan Hasto tersebut.
“Biasa (disebut Pak Hasto dalam eksepsi). Nggak (adanya pengancaman), kalau mengancam itu, untuk tidak dipecat itu gunanya apa? Untungnya apa? Ruginya apa?” katanya ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kamis 27 Maret 2025.
Jokowi mengaku biasa saja setelah dipecat sebagai kader PDI-P beberapa bulan yang lalu. Jokowi menyarankan agar berpikir logis.
“Dipecat juga biasa-biasa saja. Apa coba? Coba, coba. Dipikir secara logika, secara logika,” pungkasnya. HUM/GIT
