JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) Supratman Andi Agtas resmi mengakui kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah Ketua Umum Jusuf Kalla (JK). Pengakuan ini berdasarkan kajian mendalam terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI.
Keputusan tersebut disampaikan pada Jumat, 20 Desember 2024, di Kantor Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan. Jusuf Kalla tiba di lokasi pukul 09.30 WIB untuk menerima surat balasan resmi dari Kementerian Hukum. Pertemuan antara JK dan Menkum berlangsung sekitar 30 menit.
“Setelah dilakukan kajian sesuai AD/ART Palang Merah Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Hukum memberikan pengakuan resmi kepada kepengurusan PMI di bawah Bapak Jusuf Kalla,” jelas Supratman.
Jusuf Kalla menyampaikan apresiasinya kepada Menkum atas pengukuhan tersebut. Ia juga menekankan bahwa isu dualisme dalam kepengurusan PMI kini telah selesai. Berdasarkan prinsip Palang Merah Internasional, hanya boleh ada satu organisasi Palang Merah di setiap negara.
“Isu dualisme PMI sudah tuntas. Pihak lain dapat membentuk organisasi sosial baru, tetapi tidak atas nama PMI karena prinsip internasional melarang adanya dua Palang Merah di satu negara,” tegas JK.
Keputusan ini memastikan kepengurusan PMI tetap solid dan selaras dengan prinsip-prinsip internasional, menjadikan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi resmi yang diakui pemerintah dan dunia internasional. HUM/GIT
