JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR), kini resmi tersangka setelah diduga menerima suap sebesar Rp 1,7 miliar, demikian dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Suap tersebut diduga diberikan untuk pengkondisian proyek di Labuhanbatu. Erik ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 11 Januari 2024.
Dari 10 terduga pelaku yang awalnya ditangkap, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR), anggota DPRD Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai penerima suap, serta dua pihak swasta bernama Effendy Saputra (ES) dan Fazar Syahputra (FS) sebagai pemberi suap.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, bahwa kasus ini berawal dari informasi mengenai pemberian uang tunai dan transfer yang melibatkan tersangka Rudi Syahputra.
Tim KPK berhasil menemukan bukti uang tunai sekitar Rp 551,5 juta dalam kegiatan ini, yang diduga merupakan bagian dari penerimaan suap sebesar Rp 1,7 miliar.
Kasus suap ini terkait dengan pengadaan proyek di SKPD Pemkab Labuhanbatu, termasuk di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.
Proyek-proyek yang menjadi agenda Bupati Labuhanbatu memiliki nilai sekitar Rp 19,9 miliar. Tersangka Rudi Syahputra ditunjuk oleh Erik Adtrada untuk mengatur kontraktor yang memenangkan proyek tersebut.
Menurut Ghufron, besaran uang fee yang dipersyaratkan kepada para kontraktor berkisar antara 5 hingga 15 persen dari anggaran proyek.
Dua proyek di Dinas PUPR kemudian dimenangkan oleh dua tersangka swasta, Effendi Syahputra (ES) dan Fazar Syahputra (FS), yang memberikan sejumlah uang kepada Bupati Labuhanbatu dengan menggunakan kode ‘kirahan’.
“EAR melalui orang kepercayaannya, yaitu RSR, meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan ‘kutipan/kirahan’ dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR,” ujar Ghufron.
Ghufron menambahkan bahwa dari bukti permulaan, Bupati Labuhanbatu diduga menerima suap senilai Rp 1,7 miliar, dengan uang sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari total Rp 1,7 miliar.
Pasangan tersangka dari pihak swasta yang menjadi pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, dua tersangka penerima suap, Bupati Labuhanbatu dan anggota DPRD Labuhanbatu, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999.
“Tim penyidik melakukan penahanan untuk tersangka EAR, RSR, FS, dan ES masing-masing selama 20 hari pertama mulai tanggal 12 Januari hingga 31 Januari 2024 di Rutan KPK,” pungkas Ghufron. CAK/RAZ
