SEMARANG, Memoindonesia.co.id – Kadiv Imigrasi Kemenkumham Jateng, Is Edy Ekoputranto, menggarisbawahi peranan krusial dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin peruntukan, menjadi atensi khusus.
Fokusnya, tidak hanya pada penindakan, melainkan juga pada peningkatan pengawasan terhadap aktivitas WNA yang mungkin dapat mengganggu ketertiban umum di Kota Semarang.
“Pentingnya pengawasan ini menjadi semakin mencolok, mengingat tahun yang dihadapi adalah tahun pemilu, suatu momen pesta demokrasi yang menuntut kewaspadaan ekstra,” ujar Is Edy dikonfirmasi, Minggu, 26 November 2023.
Is Edy Ekoputranto mengajak stakeholder Timpora Semarang untuk bersama-sama berdoa dan bekerja keras agar pemilu dapat berjalan dengan lancar, serta mencapai tujuan nasional yang diharapkan.
Selain sebagai peringatan terhadap potensi gangguan ketertiban umum oleh WNA, Is Edy menyoroti kompleksitas situasi di Kota Semarang.
“Keberadaan WNA di kota ini tidak hanya bersifat rutin tetapi juga berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan ancaman terhadap ketertiban umum,” urai alumni PTK angkatan ke-23 ini.
Sebelumnya, Timpora Semarang menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota Semarang, di Hotel Polaris Room Lt. 3 Gumaya Tower Hotel Semarang, Jalan Gajahmada No 59-61, Semarang, Kamis, 23 November lalu.
Dalam rapat mengambil tema “Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing Kota Semarang Menjaga Ketahanan Nasional Menyongsong Pemilihan Umum 2024”, dihadiri aparat penegak hukum dan instansi vertikal Kota Semarang yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengawasan orang asing di wilayah tersebut.
Tema ini mencerminkan esensi kerja sama yang diperlukan dalam menjaga keamanan nasional menghadapi tantangan dari keberlangsungan Pemilihan Umum yang akan datang.
Di mana, upaya pengawasan dan pencegahan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan lalu lintas orang asing yang memasuki wilayah Indonesia.
“Tim Pengawasan Orang Asing Kota Semarang berperan aktif dalam membangun sistem informasi dan koordinasi yang efektif antar instansi yang terlibat,” beber mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya ini.
Tujuannya, tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memungkinkan penindakan lebih efisien terhadap pelanggaran keimigrasian yang mungkin dilakukan oleh WNA di Kota Semarang.
Melalui kesadaran akan kompleksitas tugas ini dan sinergi antarinstansi, diharapkan dapat tercipta efektivitas dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional di Kota Semarang.
Proses ini merupakan bagian integral dari persiapan menyongsong Pemilihan Umum 2024 dan menjadi upaya konkret untuk menjaga integritas dan keamanan nasional di tengah dinamika pesta demokrasi. HUM/CAK
