SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Penertiban baliho dan banner calon legislatif (caleg) di Kota Surabaya dinilai tebang pilih. Hal ini tentu akan membuat konflik di lapangan antara tim masing-masing caleg dengan petugas penertiban.
Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni mengaku mendapat banyak informasi terkait penertiban baliho dan banner caleg partainya di kecamatan.
Sedangkan di sisi lain, banyak baliho dan banner caleg partai lain dibiarkan seperti di Kecamatan Kenjeran, Tenggilis, dan beberapa kecamatan yang lain.
“Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah semua sama kedudukannya didepan hukum, tidak ada pengecualian termasuk dalam upaya penertiban baliho dan banner,” kata Arif Fathoni, Selasa (22/8/2023).
Fathoni menyatakan, penertiban baliho dan spanduk yang tebang pilih itu justru dapat menimbulkan konflik di lapangan antara pegawai kecamatan dengan tim caleg di lapangan.
Padahal, seluruh ketua parpol di Kota Surabaya bersama dengan Wali Kota Eri Cahyadi sudah berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik tetap adem dan menggembirakan.
“Semoga komitmen tersebut semangatnya juga harus menginspirasi camat-camat se-Kota Surabaya dalam melakukan penertiban,” tegas mantan jurnalis ini.
“Camat-camat bisa meneladani spirit kepemimpinan Mas Eri yang bersikap adil terhadap semua komponen bangsa, saya berharap camat juga bisa adil sejak dalam pikiran, karena itulah ciri kaum terdidik,” tambahnya.
Fathoni juga meminta maaf jika banner dan baliho Golkar mengganggu estetika Kota Surabaya. Dia juga mempersilakan Satpol PP Kota Surabaya menertibkan baliho dan banner Golkar Surabaya jika melanggar.
“Kami juga mempersilahkan kepada Satpol PP untuk menertibkan baliho dan banner caleg kami mana kala ada yang dipaku di pohon, karena kami sangat menghargai kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (cak/bad)
