JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan partainya pernah mendapat tawaran bergabung dalam pemerintahan, tetapi ia memilih mempertahankan posisi PDI-P di luar pemerintahan, Jumat 20 November 2026.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati dalam orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN).
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, pemahaman terhadap falsafah bangsa tidak cukup hanya dengan mengenalnya.
Masyarakat juga perlu memahami konteks sejarah kelahirannya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” ujarnya.
Megawati juga menyoroti sikap masyarakat yang dinilainya cenderung takut menyampaikan pendapat dan selalu menunggu perintah. Padahal, menurutnya, hak warga negara telah dijamin dalam konstitusi.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujar Megawati.
“Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini,” sambungnya.
Selain itu, Megawati mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga menyinggung persoalan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan.
Megawati mendorong masyarakat agar tidak takut menyampaikan pendapat.
Ia menegaskan kebebasan berbicara merupakan hak yang dijamin konstitusi sehingga warga negara tidak seharusnya merasa takut ditangkap hanya karena menyampaikan pandangan.
Ia mengaku pernah tiga kali dipanggil polisi dan satu kali oleh kejaksaan.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” imbuhnya. HUM/GIT

