JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjenpol Eko Hadi Santoso setelah dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Selasa 17 November 2026.
“Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjenpol Trunoyudo Wisnu Andiko seusai sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
Eko Hadi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.
Selain Eko, penyidik juga menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta.
Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan Irjenpol Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjenpol Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, 3 November 2026.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
Sebelumnya, Polri juga menggelar sidang etik terhadap Irjenpol Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjenpol Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.
Selain sanksi etik, Ahrie juga dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, Ahrie mengajukan banding yang selanjutnya akan diperiksa majelis tingkat banding. HUM/GIT

