JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sidoarjo Nursuliantoro sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis 12 November 2026.
Nursuliantoro menjadi satu dari delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur yang dipanggil penyidik KPK.
Pemeriksaan berlangsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan aliran uang kepada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Salah satu materi yang didalami berkaitan dengan dugaan setoran uang kepada pejabat di tingkat atas.
“(Terkait dugaan) setoran ke atas,” ujar Budi dalam keterangan yang diterima, Kamis 12 November 2026.
Selain mendalami dugaan aliran uang, penyidik juga mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan.
“Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah,” jelas Budi.
Selain Nursuliantoro, tujuh kepala kantor pertanahan lainnya yang diperiksa di Polda Jatim yakni Rarif Setiawan selaku Kakantah Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kakantah Surabaya I, Agung Basuki selaku Kakantah Surabaya II, serta Nasep Vandi Sulistyo selaku Kakantah Situbondo dan mantan Kakantah Banyuwangi.
Selanjutnya, Mateus Joko Slameto selaku Kakantah Mojokerto, Istanto Nurhidayat selaku Kakantah Kabupaten Malang, serta M. Sochib Lutfi selaku Kakantah Jember.
Sementara itu, seorang kepala kantor pertanahan lainnya, Budi Kristiyana yang menjabat Kakantah Kabupaten Bogor I, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus yang tengah dikembangkan KPK tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan proses rotasi, promosi, mutasi jabatan, hingga pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Meski diperiksa sebagai saksi, pemanggilan Nursuliantoro tidak serta-merta menunjukkan keterlibatannya sebagai tersangka.
KPK masih mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap dugaan aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. HUM/GIT
