JAKARTA, Memoindonesia.co.id — Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam perang melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia (TPPM).
Memastikan hal itu, KSP meninjau langsung pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), Kamis, 11 September 2025, di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
Verifikasi lapangan dipimpin langsung oleh Perwakilan Kedeputian I KSP, Muhammad Rullyandi, didampingi pejabat tinggi imigrasi seperti Sekretaris Ditjen Imigrasi Sandi Andaryadi, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta Pamuji Raharja, dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Timur Earias Wirawan.
Dalam pernyataannya, Sandi Andaryadi menegaskan bahwa PIMPASA yang diluncurkan sejak 2023 merupakan respon langsung atas maraknya WNI yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia.
“Petugas imigrasi bukan hanya penjaga pintu negara, tapi juga pembina masyarakat. Melalui PIMPASA, desa-desa kita dibekali pemahaman dan deteksi dini terhadap modus TPPO dan TPPM. Desa harus menjadi pertahanan pertama, bukan titik lemah,” tegas alumni Akademi Imigrasi (AIM) angkatan ke-4.
KSP menaruh perhatian khusus pada program ini sebagai bagian dari pengawasan terhadap prioritas nasional. Muhammad Rullyandi menyampaikan bahwa KSP tidak hanya fokus pada desa-desa binaan, tetapi juga memperluas pengawasan ke simpul-simpul krusial seperti bandara dan pelabuhan—jalur utama keluar-masuknya WNI yang rentan dieksploitasi.
“Kami tak akan biarkan satu celah pun dimanfaatkan pelaku perdagangan manusia. KSP terus mendorong sinergi antarlembaga agar pengawasan menyeluruh, dari akar desa hingga pintu perlintasan internasional,” tegas Rullyandi.
Kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan martabat WNI, terutama kelompok rentan di wilayah pedesaan. HUM/BAD
