JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah menteri, termasuk mencopot Budi Gunawan (BG) dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Menanggapi hal ini, politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Aria Bima menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak penuh Presiden.
“Itu prerogatif Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 September 2025.
Aria Bima tidak menampik kedekatan personal PDI-P dengan Budi Gunawan. Namun ia menekankan bahwa partainya berada di luar lingkaran pemerintahan.
“Secara personal memang dekat, tapi organisasi kan sudah jelas. Ibu (Megawati Soekarnoputri) menyatakan PDI-P ada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Aria Bima, sosok Budi Gunawan tetap sangat dihormati oleh PDI-P karena kompetensi dan rekam jejaknya. Meski begitu, keputusan pergantian menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
“Pak Budi Gunawan adalah sosok yang sangat kami hormati. Tapi wilayah pemerintahan adalah ranahnya Pak Prabowo,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pencopotan BG terkait kerusuhan yang sempat terjadi belakangan ini. Ia menegaskan reshuffle dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kabinet.
“Tidak ada karena suatu hal yang spesifik,” kata Prasetyo di Istana Negara, Senin 8 September 2025.
Hingga kini, Prabowo belum menunjuk pengganti definitif Menko Polkam. Untuk sementara, posisi tersebut diisi pejabat ad interim. HUM/GIT
