JAKARTA, Memoindonesia.co.id — Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mendesak percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan.
Pernyataan ini disampaikan Adies usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Ia menegaskan, lambatnya penyelesaian KUHAP berpotensi menimbulkan kekosongan norma dan kerancuan dalam praktik peradilan pidana di lapangan.
“RUU KUHAP ini harus segera dirampungkan. Ini bukan hanya soal harmonisasi dengan KUHP yang baru, tapi juga untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dan kekosongan hukum dalam sistem peradilan kita,” tegas Adies.
Menurut politisi Partai Golkar itu, KUHAP merupakan jantung dari hukum acara pidana. Karena itu, revisinya tak bisa sekadar menyesuaikan pasal-pasal dengan KUHP baru, melainkan juga harus menjawab dinamika hukum kontemporer, termasuk pendekatan restorative justice yang kini semakin banyak diterapkan.
“Kita tidak bisa lagi hanya berpatok pada pendekatan hukum yang represif. KUHAP harus menjadi alat keadilan yang substantif. Restorative justice, misalnya, harus diberi pijakan hukum agar bisa dijalankan secara konsisten oleh polisi, jaksa, hakim, maupun advokat,” jelasnya.
Adies menambahkan, lambatnya pembahasan KUHAP juga menghambat dua RUU strategis lain yang tengah menunggu kepastian posisi KUHAP sebagai payung hukumnya: yakni RUU Kepolisian dan RUU Perampasan Aset.
“Jangan sampai kita menunda pembaruan sistem hukum acara, sementara undang-undang penting lainnya seperti RUU Kepolisian dan RUU Perampasan Aset juga bergantung pada KUHAP ini. Harus ada keberanian politik untuk menyelesaikannya sekarang,” tegasnya.
Dengan mendorong percepatan RUU KUHAP, DPR RI ingin memastikan Indonesia memiliki sistem hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Bukan hanya sekadar memperbarui aturan, tetapi menghadirkan keadilan hukum yang berpihak pada rakyat.
“Ini bukan semata kerja legislatif, tapi tanggung jawab moral kita semua untuk membangun peradilan pidana yang manusiawi dan tidak ketinggalan zaman,” pungkas Adies. HUM/CAK
