JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat 23 Mei 2025 mengatakan, pemanggilan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan penggunaan TKA di lingkungan Kemnaker.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkap Budi.
Saksi yang diperiksa yaitu Suhartono (S), Dirjen Binapenta periode 2020-2023 dan Haryanto (H), Dirjen Binapenta periode 2024-2025. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain itu, KPK juga memanggil dua mantan pejabat Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPTKA) Kemnaker, yakni Wisnu Pramono, Direktur PPTKA periode 2017-2019 dan Devi Angraeni, Direktur PPTKA periode 2024-2025.
KPK terus mendalami perkara suap yang melibatkan pengurusan izin penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Hingga kini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah Gedung Kemnaker pada Selasa 20 Mei 2025. Dari penggeledahan itu, sejumlah tas diamankan oleh penyidik. Penggeledahan juga dilakukan di beberapa lokasi lainnya.
“Beberapa unit kendaraan roda dua dan roda empat telah disita dan kini berada di Gedung Merah Putih KPK. Proses pendalaman terhadap barang bukti masih terus berlangsung,” ujar Budi.
KPK menegaskan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penggeledahan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap pengurusan RPTKA ini. HUM/GIT
