JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN yang diadakan oleh Kementerian ATR/BPN di Bandung, awal September 2024 mendapat respons baik dari delegasi duta besar.
Salah satunya delegasi dari Timor Leste Romao Guterres antusias menyebut konferensi ini begitu penting, utamanya untuk diskusi seputar pertanahan antarnegara.
“Saya kira ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Terlebih kita (Timor Leste) punya adat hampir sama seperti Indonesia. Mulai dari sistem hingga permasalahan hampir sama seperti di Indonesia,” ujar Romao Guterres dalam keterangan seperti dilansir detikcom, Rabu 11 September 2024.
Pelaksanaan Konferensi Internasional ini fokus untuk membahas dan mendiskusikan tentang pertanahan lebih tepatnya Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN.
Romao Guterres pun menceritakan bagaimana urusan pertanahan dan tata ruang berjalan di Timor Leste.
“Sebenarnya tidak rumit karena kita negara kecil namun saat ini kita juga tengah menyelesaikan beberapa masalah pertanahan. Ya sedikit banyak ada beberapa hal yang sama di Timor Leste dan Indonesia, semoga kedepannya bisa menerapkan hal ini (yang dilakukan ATR/BPN, red) di Timor Leste,” tutur Romao Guterres.
Sebagai perwakilan Timor Leste, dia menilai forum-forum seperti ini perlu terus dilakukan karena bisa memberikan wawasan lebih terkait pertanahan yang mana juga dibutuhkan oleh pihaknya,
“Pertama kali ikut di sini (Konferensi Internasional Tanah Ulayat, red). Tadi malam saya juga sudah mengobrol dengan lainnya agar kedepannya bisa terus ada kegiatan seperti ini. Karena, di Timor Leste itu masih terbatas. Di universitas juga jarang sekali mengajarkan bidang pertanahan. Saya kira tidak hanya Timor Leste, semua negara ASEAN juga antusias,” pungkas Romao Guterres.
Sebagai informasi, dalam konferensi internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini turut dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sera ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; serta akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. HUM/GIT
