JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah mereka yang mengedepankan kolaborasi dan responsif terhadap lingkungan.
“‘Sebuah organisasi yang baik adalah ketika setiap individu merasa diikutsertakan, diberdayakan, dan diberi ruang untuk berkontribusi,” ucap Yasonna saat mengambil sumpah jabatan dan melantik 51 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rabu, 14 Agustus 2024.
“Ingatlah, misi kita adalah untuk menghadirkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat,” tambah Yasonna di Graha Pengayoman.
Yasonna meyakini, bahwa bila kita bekerja yang dilandasi dengan kolaborasi, komitmen, dan dedikasi, para pejabat yang baru dilantik ini akan mampu membawa Kemenkumham ke arah yang lebih baik.
“Tingkatkan kolaborasi antar divisi, gali potensi lokal, dan berikan inspirasi kepada tim untuk bersama-sama saling mendukung dalam mencapai visi dan misi organisasi. Mengorkestrasi di jajaran saudara-saudara,” kata Yasonna.
Lebih lanjut Menkumham mengatakan, pelantikan ini bukan hanya sekedar tentang jabatan.
Lebih dari itu, ini adalah sebuah tantangan untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang responsif terhadap lingkungan, perubahan yang terus terjadi, dan kebutuhan masyarakat yang begitu dinamis.
Pemimpin masa kini dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, serta inovasi dalam setiap langkah yang diambil,” kata Menkumham.
Menkumham mengingatkan, di zaman yang penuh dengan perubahan cepat, teknologi yang terus berkembang, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, akan menuntut kita untuk lebih proaktif dalam nenciptakan solusi dan memberikan pelayanan yang terbaik.
“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi follower dalam sistem yang ada, tetapi menjadi pemimpin yang siap mengambil langkah berani untuk membawa perubahan,” tutup Yasonna.
Untuk diketahui, pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, merupakan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 13 Agustus 2024. HUM/CAK
